Banjir bandang yang terjadi Rabu malam di Kabupaten Pasaman, Sumatera
Barat, merusak ratusan bangunan warga dan fasilitas umum di Kecamatan
Tigo Nagari dan Kecamatan Simpati.
Data Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pasaman, 13 jembatan rusak berat dan ringan
serta sekitar 1 kilometer fasilitas jalan umum rusak di sembilan titik.
Banjir bandang juga merusak 174 unit rumah warga serta menghalau 18
saluran irigasi yang ada di dua kecamatan tersebut.
Hingga siang
ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman tidak
menemukan adanya korban jiwa akibat bencana alam tersebut.
"Angka kerusakan ini bisa berubah karena pendataan masih terus
dilakukan, terutama di Kecamatan Simpati," kata Kepala BPBD Pasaman, M
Nasir pada VIVAnews, Kamis,23 Februari 2012.
Menurut Nasir,
banjir bandang yang terjadi hanya sekitar lima jam tersebut membawa
material kayu dan tanah sehingga mengakibatkan longsor. Kondisi ini yang
membuat Walhi Sumbar menduga, banjir bandang terjadi akibat penurunan
fungsi hutan.
Direktur Walhi Sumbar Khalid Saefullah pada
VIVAnews menyatakan, kurangnya resapan air di areal hulu sungai Batang
Malampah disinyalir menjadi penyebab bencana tersebut. "Kita menduga
kuat ke arah sana, karena hasil investigasi Walhi dalam beberapa tahun
belakangan, degradasi hutan di sana mencapai 20 persen," tegasnya.
Menurut
Khalid, kondisi diperparah dengan topografi kawasan di Pasaman yang
dipenuhi perbukitan dengan kemiringan beragam. "Ekologis dan topografi
wilayah setempat yang memaksa agar aktivitas kerusakan dihentikan,"
tegasnya.
Kebijakan Kayu LokalSelain
kondisi tersebut, aktivis Walhi ini juga menyentil kebijakan pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan kayu di tingkat lokal. Ia menilai, tidak adanya
kebijakan tersebut membuat pemenuhuan kayu lokal terkesan simpang siur.
"Hasil
kayu perusahaan pemilik HPH cenderung ke luar dari Sumbar, sehingga
dari mana masyarakat Sumbar bisa memperoleh kayu kualitas terbaik
seperti Meranti dan Banio kalau tidak dari hutan lindung?" ujar Khalid
mempertanyakan.
Ia juga menyentil lemahnya penindakan terhadap
pelaku illegal logging yang tidak tercover dengan UU Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan. Persoalan ini yang dinilai Khalid memperumit masalah
kehutanan secara nasional sehingga degradasi hutan sulit dihindari.
"Jika
ingin mengatasi persoalan ini, penegakkan hukum terhadap pelaku illegal
logging mesti serius dan ada upaya meningkatkan perekonomian masyarakat
di pinggir kawasan hutan," ujarnya. Ia menduga, masalah ekonomi
masyarakat di pinggir kawasan hutan kerab dimanfaatkan para cukong untuk
mengeruk keuntungan.
Bantahan PemerintahKepala
Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Oktavia secara terpisah mengaku tak ingin
buru-buru menyimpulkan kerusakan hutan menjadi penyebab banjir. "Saya
mendengar itu dan perlu pengajian lebih lanjut apakah kayu yang hanyut
dibawa banjir bandang akibat illegal logging,” katanya pada VIVAnews.
Terkait
kebijakan pemenuhan kayu di tingkat lokal, ia mengaku, pemerintah telah
mewajibkan perusahaan pemilik HPH untuk menyisihkan 5 persen dari total
produksinya untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal. Dalam setahun,
menurutnya, hasil kayu dari dua perusahaan HPH di Sumbar mencapai 60
ribu meter kubik.
Pemenuhan kayu untuk kebutuhan lokal juga
dipasok dari hutan tanaman rakyat yang pada 2011 lalu telah mencapai 40
ribu meter kubik. "Jika dikalkulasikan, produksi kayu untuk kebutuhan
lokal mencapai 52 ribu meter kubik per tahun, 5 persen dari perusahaan
HPH," tambahnya.
Hendri membantah jika produksi kayu dari
perusahaan HPH diekspor ke luar. Mekanismenya, ujar Hendri, kayu olahan
dari perusahaan HPH dijual ke perusahaan plywood yang diolah dalam
berbagai jenis. “Hasil olahannya berupa kunsen dan bentuk lainnya bisa
jadi masuk kembali ke pasar Sumbar," terangnya.
Apakah kayu
sebanyak 52 ribu meter kubik tersebut memenuhi kebutuhan kayu di Sumbar
dalam setahun? Pertanyaan ini yang agak sulit dijawab pihak Dinas
Kehutanan Sumbar. "Saya rasa cukup, tapi sejauh ini kita tidak pernah
menghitung itu karena standar kriteria kebutuhan kayu ini tidak seperti
kebutuhan masyarakat akan beras," kata Hendri.
vivanews
